Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

TUGAS 2 PEREKONOMIAN INDONESIA 

Kebijakan Pemerintahan Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Berbicara masalah kemiskinan pasti tidak ada habisnya. Indonesia termasuk negara berkembang dan pastinya masih ada penduduk yang miskin meskipun Indonesia sendiri memliki Sumber Daya Alam yang melimpah. Karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak bisa dioptimalkan dengan baik dan sempurna maka penduduk pun dilanda kemiskinan. Begitu pula dengan lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga banyak sekali yang menganggur dan menyebabkan kemiskinan. Dengan masalah kemiskinan yang begitu banyak di Indonesia inilah sehingga pemerintah berupaya untuk menanggulanginya.

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain

• 1. menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
• 2. mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
• 3. menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat
• 4. meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
• 5. membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Berikut ini adalah program-pogram pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan di Indonesia.

1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.

2. Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

3. Tetap mempertahankan program lama seperti:

• a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

• b) RASKIN (Beras Miskin)

• c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)

• d) Asuransi Miskin, dsb

4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)

5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

6. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan

7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah

8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan

9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin

10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list

11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness

12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga

13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan

14. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan Usaha Mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.

15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.

16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

17. Percepatan pembangunan infrastruktur

18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir

19. Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan

20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik

21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Dalam hal ini saya akan membahas beberapa dari program pemerintah tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT memang sangat membantu bagi penduduk miskin indonesia namun apakah sudah berhasil? Menurut saya tidak karena program BLT ini pelaksanaannya benar benar tidak efektif bisa dibilang tidak profesional. Saat program BLT berjalan banyak sekali pemberitan negatif tentang BLT di media. Seperti pembagian yang tidak efektif dan antrian yang tidak diatur dengan baik. Dan yang lebih parah banyak RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang tidak kebagian BLT. RTS yang seharunya mendapatkan BLT malah tidak dapat, ini menandakan bahwa pendataan dilakukan tidak menyeluruh.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah dalam bidang pendidikan dalam bentuk pendanaan biaya operasional sekolah. Bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Ini sangat membantu para orang tua dan anak sekolah yang harus wajib belajar 9 tahun. Apalagi didaerah daerah pedalaman yang kurang ekonominya dapat merasakan dunia pendidikan.

Namun pada praktek nya pun dana BOS juga diselewengkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab baik yang memberikan maupun pihak yang menerima. Lalu pembagian dana BOS yang tidak merata. Daerah yang seharusnya mendapatkan dana BOS malah belum dapat , entah belum gilirannya atau memang dananya sudah dimakan? Who know? Hal seperti memang sangat mengesalkan karena banyak sekali anak anak yang membutuhkan pendidikan dan bayangkan jika seluruh penduduk Indonesia mendapat pendidikan yang layak pastinya negara ini kaya akan SDM dan pasti akan menjadi negara maju kelak.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah sangat menggalakkan program UMKM karena program ini sangat membantu dalam permasalahan ekonomi Indonesia. Saya pernha mendegar kutipan dari seseorang “UMKM ini sangat diandalkan pemerintah ketika usaha / perusahaan besar mendapat masalah”. Maka dari itu pemerintah memberi bantuan pada UMKm seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono meyakini bahwa pengembangan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah merupakan cara yang paling tepat dan cepat untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab, program penyaluran kredit ke koperasi dan UMKM dengan pola penjaminan akan menyelesaikan masalah selama ini, yaitu sulitnya sektor koperasi dan UMKM mendapat kredit dari perbankan.

Realisasi kredit usaha rakyat atau KUR sejak diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007 terus menunjukkan peningkatan. Bahkan hingga akhir Maret 2008 kredit itu sudah mencapai Rp 3,276 triliun dengan jumlah debitor 187.860 pengusaha mikro dan kecil. Dari program ini (KUR), diharapkan sector UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam menyokong perekonomian bangsa. Selain itu, melalui program ini juga, pemerintah menargetkan sector UMKM dapat tumbuh sebesar 650.000 unit UMKM. Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program ini juga akan bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM. Program ini dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh Presiden SBY pada Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta keluarga miskin. Pada tahun 2007 program PNPM ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834 kecamatan dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 500 juta dan Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan.

Melalui program ini, sebanyak 31,92 juta penduduk miskin diharapkan dapat tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10 juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja baru yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta per tahun dengan asumsi di setiap kecamatan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada 8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun. Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan Rp 4,43 triliun yang terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun. Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007 dan sekitar Rp 813 miliar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing.