Tugas 2 Softskill Aspek Hukum dalam Ekonomi "Hukum Perjanjian"

Nama   : Reza D Ardianto

NPM    : 27213493

Kelas   : 2EB15

UNIVERSITAS GUNADARMA

Tugas2

 

1. Hukum Perjanjian

A. PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.   Perjanjian adalah sumber perikatan.

A.1.     Azas-azas Hukum Perjanjian

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

1. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas  dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

A.2.  Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

1. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  harus cakap menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

A.3.    Kelalaian/Wanprestasi

Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

A.4.    Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

a.   Pembayaran

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela.  Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

c.   Pembaharuan utang atau novasi

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama.  Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.

d.   Perjumpaan utang atau Kompensasi

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur.  Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya.

e.   Percampuran utang

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.

f.   Pembebasan utang

Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.

g.   Musnahnya barang yang terutang

Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

h.   Batal/Pembatalan

Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian.

j.    Lewat waktu

Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat 

kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.  Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.

B.       STRUKTUR PERJANJIAN

Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari:

1. Judul/Kepala
2. Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat.
3. Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan “premisse”.
4. Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penutup dari Perjanjian.

C.        BENTUK PERJANJIAN

Perjanjian dapat berbentuk:

• Lisan
• Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:

2. Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan “consensus” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai persesuaian kehendak, artinya : apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya: “setuju”, “accord”, “oke” dan lain-lain sebagainyaataupun dengan bersama-sama manaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.

Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah “sama dalam kebalikannya”, misalnya : yang satu ingin melepaskan hak miliknya atas suatu barang  asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedangkan yanglain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang dosebutkan itu sebagai gantinya kepada pemilik barang.

Dari mana dapat kita ketahui atau kita simpulkan bahwa hukum perjanjian B.W. menganut asas konsensualise itu? Menurut pendapat kami, asas tersebut harus kita simpulkan dari pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari pasal 1338 (1) sepertidiajarkan oleh beberapa penulis. Bahkan oleh pasal 1338 (1) yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang.

Pengecualian “Asas Konsensual”

Ada yang dinamakan perjanjian-perjanjian “ formal” atau pula yang dinamakan perjanjian “riil” itu merupakan kekecualian. Perjanjian formal adalah misalnya perjanjian “perdamaian” yang menurut pasal 1851 (2) B.W. harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka ia tidak sah), sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian “pinjam-pakai” yang menurut pasal 1740 baru tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi obyeknya atau perjanjian “penitipan” yang menurut pasal 1694 baru terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan. Untuk perjanjian-perjanjian ini tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata (riil).

Sudah jelaslah kiranya bahwa asas konsensualisme itu kita simpulkan dari pasal 1320 dan bukannya dari pasal 1338 (1). Dari pasal yang terakhir ini lajimnya disimpulkan suatu asas lain dari hukum perjanjian B.W., yaitu adanya atau dianutnya sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak (beginsel der contractsvrijheid). Adapun cara menyimpulkannya ialah dengan jalan menekankan pada perkataan “ semuanya” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa pasal 1338 (1) itu seolah-oleh membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ ketertiban dan kesusilaan umum”.

Kesepakatan berarti kesesuaian kehendak. Namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati tidak mungkin deketahui pihak lain dan karenanya tidak mugkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkanperkataan-perkataan , ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik olehpihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang “menawarkan” (melakukan “offerte”) maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.

Sumber :

Subekti, 1995,Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung

3. Kebebasan Berkontrak

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat  (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik  tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak .

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak     manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak  yang ia inginkan untuk membuat perianjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, ditentukan bahwa andaikatapun seseorang membuat perjianjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap. 

Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

Dalam pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya. untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat perjanjian. Menurut pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 108 dan 110 menentukan bahwa istri (wanita yang telah bersuami) tidak terwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, dinyatakan bahwa pasal 108 dan 110 tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku.

Pasal 1320 (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.

Pasal 1320 ayat jo.1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang .

Mengenai obyek perjanjian diatur lebih lanjut dalam pasal 1332 yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.

Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjiian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

4.  PACTA SUNT SERVANDA

Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).

Pacta sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil pronsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (promissorum implendorum obligati).

Menurut Grotius, asas pacta sunt servanda ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan
2. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memilik hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak.

Tugas : Boleh tidak freeport di Indonesia?

Nama   : Reza D Ardianto

NPM    : 27213493

Kelas   : 2EB15

UNIVERSITAS GUNADARMA

Tugas 1

Mata Kuliah : Aspek Hukum dalam Ekonomi

 

Boleh tidak Freeport menjadi pendapatan negara menurut hukum Indonesia?

Jawabannya boleh, karena freeport mempunyai kontrak untuk berada di Indonesia. Keberadaan freeport dapat membantu indonesia dalam masalah pendapatan negara dan juga membantu papua. Freeport membantu infrastruktur papua, seperti kota , listrik, bandara, pelabuhan, jalan, jembatana, sistem komunikasi, sekolah, dan rumah sakit yang berada di papua. Bahkan freeport menjadi sponsor tim persipura. Hukum di Indonesia telah memperbolehkan keberadaan freeport di Papua. Maka freeport dapat beroperasi dan melakukan penambangan di papua.

Namun bagi saya keberadaan freeport sangat merugikan bagi indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya freeport berarti kekayaan indonesia terus dikeruk sampai habis. Dan hal ini dinikmati oleh pihak freeport yaitu pihak luar atau asing. Bangsa indonesia hanya mendapatkan kewajiban dana dari freeport. Dana yang diwajibkan pasti tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh freeport.

Alangkah baiknya jika indonesia memutus kontrak dengan freeport. Dengan begitu bangsa indonesia dapat menikmati sumber daya alam nya sendiri dan dapat dikelola oleh masyarakat indonesia terutama papua. Karena meskipun freeport membantu indonesia namun masyarakat papua tetap tidak sejahtera dan berada digaris kemiskinan sedangka orang orang freeport bahagia dengan hasil sumber daya alam papua. 

Hal ini sangat memprihatinkan, apalagi pemerintah juga memberi kesan tidak peduli dengan masyarakat papua. Ibaratnya freeport sudah membayar kewajiban dana ke negara ya masalah selesai. 

Saya sangat tidak setuju jika freeport terus berada di indonesia. Sumber daya alam indonesia tapi dinikmati oleh asing. Sangat memprihatinkan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Nama          : Reza D Ardianto

Kelas           : 2 EB 15

NPM            : 27213493

Ekonomi Koperasi

MENURUT situs Bank Indonesia, implemetasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan pada tahun 2015. Tujuan yang ingin dicapai MEA adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas.Dalam penerapannya pada tahun 2015, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas yang disebut free flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil) untuk perawatan kesehatan (health care), turisme (tourism), jasa logistik (logistic services), e-ASEAN, jasa angkutan udara (air travel transport), produk berbasis agro (agrobased products), barang-barang elektronik (electronics), perikanan (fisheries), produk berbasis karet (rubber based products), tekstil dan pakaian (textiles and apparels), otomotif (automotive), dan produk berbasis kayu (wood based products).

MEA akan menjadikan ASEAN seperti sebuah negara besar. Penduduk di kawasan ASEAN akan mempunyai kebebasan untuk melanglangbuana masuk ke suatu negara dan keluar dari suatu negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan berarti. Penduduk mempunyai kebebasan dan kemudahan untuk memilih lokasi pekerjaan yang dianggap memberikan kepuasan bagi dirinya.

Perusahaan mempunyai kebebasan untuk memilih lokasi pendirian pabrik dan kantor perusahaan di kawasan ASEAN. Peluang Indonesia untuk bersaing dalam MEA 2015 cukup besar. Hal ini didukung oleh 1) peringkat Indonesia pada ranking 16 dunia untuk besarnya skala ekonomi dengan 108 juta penduduk sebagai kelompok menengah yang sedang tumbuh sehingga berpotensi sebagai pembeli barang-barang impor (sekitar 43 juta penduduk), 2) perbaikan peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia, dan 3) masuknya Indonesia sebagai peringkat empat prospective destinations berdasarkan UNCTAD World Investment Report.

Dukungan untuk menjadikan Indonesia mampu bersaing dalam MEA 2015 dan rangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan selama ini menjadi kurang bermakna apabila pemerintah tidak memahami vicious circle (lingkaran setan) yang menjadi kendala pembangunan nasional. Salah satu kendala tersebut adalah kendala pembangunan infrastruktur.

Pemerintah belum berhasil dalam pembangunan infrastuktur seperti pembangunan infrastruktur untuk transportasi massal yang terintegrasi dan infrastruktur transportasi umumnya untuk keseluruhan wilayah Indonesia. Kegagalan pembangunan infrastuktur tersebut berdampak pada high cost economy dan lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri. Artinya, pada MEA 2015 nanti Indonesia hanya menjadi surga bagi produk asing tetapi tidak mampu bersaing dengan negara ASEAN lain dalam meraih investasi asing langsung karena lemahnya daya saing daerah akibat terkendalanya pembangunan infrastruktur..

Kendala pembangunan infrastruktur disebabkan antara lain oleh faktor korupsi yang relatif tinggi hingga 40% yang terjadi di birokrasi, kendala pembebasan lahan, infrastruktur, pendanaan dan biaya logistik. Rata-rata biaya logistik di Indonesia 17% dari total biaya produksi, sedangkan Singapura hanya 6% dan Malaysia 8%.
Sebenarnya untuk kendala pembebasan lahan, pemerintah sudah mengatasinya dengan munculnya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana yang dimaksud dengan tanah untuk kepentingan umum di antaranya adalah tanah yang dimanfaatkan untuk jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, pelabuhan dan bandar udara. Namun hingga sekarang, UU tersebut belum cukup ampuh untuk penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur. Kendala lainnya adalah rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk belanja modal.

Berbagai kendala dalam pembangunan infrastruktur akan menghambat Indonesia dalam mendorong daya saing daerah ataupun daya saing produk agar mampu bersaing dalam MEA 2015. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), pemerintah Indonesia akan mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur berdasarkan 3 pilar utama, yaitu strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan IPTEK. Dengan demikian, MP3EI diharapkan dapat menjadi salah satu media peningkatan daya saing daerah, daya saing produk, dan aliran investasi asing langsung  ketika Indonesia memasuki MEA 2015.

Analisis 

Menurut saya dalam MEA 2015 ini Indonesia dalam posisi 50% siap dan 50% belum siap. Dengan adanya MEA dapat kemungkinan terjdai SDM Indonesia akan kalah dengan SDM luar. Pemerintah pun belum siap dalam infrastruktur. UMKM juga kurang diperhatikan sehingga dalam MEA bisa saja UMKM tersaingi padahal nisa jadi sesuatu yang menonjol.

Well we’ll see apa Indonesia bisa menyesuaikan diri dengan MEA

http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/2078/menyongsong-masyarakat-ekonomi-asean-2015.kr

Ekonomi Syariah dan Koperasi Syariah

Ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.

Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem bagi hasil.

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Ciri khas ekonomi syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah.

Artikel 

SURABAYA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengungkapkan bahwa ekonomi syariah bisa menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini dia sampaikan seusai Seminar Nasional Keuangan Inklusif dalam rangkaian ISEF 2014 di Surabaya, Jumat (7/11/2014).

"Saya kira salah satu langkah yang telah kita lakukan adalah mendorong ekonomi keuangan syariah untuk dijadikan alat mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan. Saya kira ini memiliki potensi besar," tutur Halim.

Halim mencontohkan, salah satu peran keuangan syariah mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan adalah dengan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik, juga dana-dana masyarakat lain seperti qardul hasan. Tidak hanya berhenti pada upaya pengentasan kemiskinan, BI juga ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan syariah dunia.

Salah satu langkahnya adalah berperan dalam perumusan standar pengelolaan keuangan syariah. Halim menuturkan, pihaknya ingin mengenalkan pengelolaan dana wakaf, infaq, dan sodaqoh yang sudah cukup populer di Indonesia.

"Saya kira Indonesia punya peluang untuk itu (menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia)," tutur Halim.

Sejauh ini, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia lebih banyak digunakan untuk hal-hal bersifat keagamaan dan sosial. Perlu ada pembelajaran lebih lanjut untuk mengetahui penggunaan lain dana-dana tersebut. Halim berharap, dana tersebut bisa digunakan untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan dengan jalan yang lebih produktif.

"Tapi apakah itu nanti bisa tidak tentu kita harus minta fatwa ulama, dan tentu kita minta agar penggunaan dana waqaf, zakat dan sodaqoh untuk bisa digunakan memerangi kebodohan kemiskinan dengan jalan-jalan yang lebih produktif," imbuhnya.

Skalanews - Ahli ekonomi syariah Any Setianingrum menilai, suatu negara membangun perbankan syariah bukan sekadar menjalankan akidah sesuai ajaran agama Islam. Tapi dilatari kajian ilmiah yang menyatakan, sistem ekonomi syariah sangat baik untuk memperkuat perekonomian.

"Ini bukan urusan halal atau haram. Tapi berdasarkan kajian ilmiah memang riba (bunga), terbukti sangat buruk dalam mempengaruhi sistem ekonomi makro dan mikro. Inilah wajah ekonomi dunia saat ini," kata Any, dalam seminar "Sosialisasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan Syariah" di Jakarta, Selasa (21/10).

Ia mengemukakan, sistem bunga yang diterapkan perbankan konvensional telah memberikan dampak buruk dalam siklus perputaran uang.

"Uang boleh bertambah, karena adanya perpindahan aset dan transaksi jual beli. Tapi uang yang diciptakan melalui riba, diizinkan untuk terus bertambah dan tidak lapuk. Karena di sistem tidak ada bunga, maka mau tidak mau muncullah inflasi," kata dosen Universitas Azzahra ini.

Selain merusak sistem perekonomian dunia, perbankan konvensional dipastikan tidak adil dalam menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat.

"Hampir 90 persen dana pihak ketiga perbankan konvensional, dari masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tapi, faktanya yang menerima penyaluran kredit adalah mereka yang 'bankable'. Lantas di mana letak keadilannya," ujar pengajar yang mengusai bidang ekonomi Islam ini.

Untuk itu, ia mengharapkan, pemerintah lebih aktif dalam mengembangkan perbankan syariah di Tanah Air. Keberpihakan itu dapat diwujudkan secara nyata dalam regulasi.

"Syariah ini bukan perkara individu (umat Islam, red). Tapi untuk kepentingan bersama dan untuk perekonomian yang lebih adil," ujar dia.

Selain dukungan penuh dari pemerintah, menurutnya, berbagai pihak yang berkepentingan harus gencar mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan sistem ekonomi syariah.

Meskipun Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia dengan 83 persen dari 230 juta jiwa total penduduk, menurutnya, belum mampu mendongkrak kesadaran untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah.

Ia menambahkan, kalangan perbankan syariah harus terus berinovasi dalam membuat produk perbankan yang berkarakter.

"Survei memang menunjukkan, bahwa keimanan akan berdampak pada perilaku. Tapi faktanya, jika dihadapkan pada fasilitas, maka masyarakat masih bersikap rasional, yakni mencari suku bunga," ujar dia.

Perbankan syariah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2007 tercatat hanya tiga juta nasabah, sementara pada 2012 sudah mencapai 13 juta nasabah.

Analisis

Menurut saya ekonomi syariah sangat bagus dalam perekonomian dan perbankan. Karena sistem nya yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Tujuan dari ekonomi syariah adalah mensejahterakan manusia, membantu kehidupan manusia.

Dalam artikel dikatakan, ekonomi syariah membantu mengurangi kemskinan di indonesia. Saya sependapat dengan hal ini, karena dalam ekonomi syariah ada pengelolaan zakat, infaq dan wakaf yang baik sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Dan juga ada asuransi syariah dan bank syariah dimana sistem keuntungan nya adalah bagi hasil dan amal. Ini sangat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Karena dana dana tersebut dapat membantu untuk bidang pendidikan, sosial, dll.

Lalu saya juga pro dengan pernyataan bahwa sistem konvensional agak merugikan dan menyebabkan inflasi. Mengapa? Karena bank konvensional hanya memberikan kredit kepada yang bankable, bagaimana rakyat bawah mendapat modal dari bank kalau tidak bankable. Sebaiknya pemerintah membantu dalam pengembangan syariah di Indonesia agar dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia lewat syariah.

Syariah bukan kepetingan Individu. Ya benar, karena ekonomi syariah untuk kepentingan bersama dan membantu sesama. Saya sempat mendengar saaat seminar ekonomi syariah bahwa dalam asuaransi syariah , bukan hanya orang yang beragama islam saja yang ikut bagian namun orang yang non islam pun ikut berpartisipasi. Ini menunjukan bahwa syariah untuk seluruh umat manusia dan juga dapat diterima oleh semua golongan.

Produk produk syariah juga seharusnya diadakan agar masyarakat tertarik dan menabung dalam bank syariah, karena bangsa indonesia yang penduduknya kebanyakan beragama islam belum tersadar untuk menanbung di bank syariah tapi masih di bank konvensional.

Koperasi syariah

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Tujuan Koperasi Syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan  prinsip-prinsip islam.
Landasan koperasi syariah :   

1. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan assunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful)
2. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945
3. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan

Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia:

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
• Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
• Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;

Prinsip Koperasi syariah:

• Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
• Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
• Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
• Menjunjung tinggi keadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

 Usaha-usaha Koperasi Syariah

1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (ghoro).
2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artikel

TEMPO.CO, Surabaya - Potensi pemberdayaan perempuan dalam keuangan syariah masih besar. Sekitar empat juta perempuan di bawah naungan Nahdhatul Ulama yang tersebar di 33 provinsi setiap tahun didorong untuk bergabung dengan koperasi syariah dan membuka Smescomart di kabupaten atau kota.

"Meskipun memang akses ke perbankan masih susah," kata Ketua Bidang Ekonomi Muslimat Nahdhatul Ulama Yayuk Wahyunengse dalam rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival di Surabaya, Jumat, 7 November 2014. (Baca: Kementerian Koperasi Bentuk 67.175 Koperasi Wanita)

Yayuk mengaku semangat pemberdayaan perempuan agar turut mengembangkan keuangan syariah memerlukan dorongan. Agar berdaya, perempuan juga harus mempersiapkan mental dan jiwanya jika memutuskan menjadi pengusaha. "Yang penting, perempuan harus sadar bahwa dia adalah hamba Allah yang wajib bertakwa dan sadar kodratnya sebagai seorang istri dan ibu," kata Yayuk.

Dari sekitar empat juta anggota Muslimat NU itu, ujar Yayuk, sebagian besar berada di Jawa Timur. Dari 15 ribu anggota koperasi, ada 500 agen dan 500 TPAK se-Jawa Timur. Muslimat NU mendorong kaum perempuan untuk berdaya dan bersatu melalui koperasi yang berbasis sosial dan keagamaan. "Nilai aset kami tahun 2013 mencapai Rp 13 miliar dengan omzet sekitar Rp 16 miliar. Sisa hasil usaha hampir Rp 1,2 miliar," katanya.

Salah satu pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Suryani Sidik Motik, memaparkan hasil survei Organisasi Buruh Internasional (ILO). Menurut survei itu, perempuan lebih banyak menyisihkan pengelolaan keuangan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas sekitar. "Bahkan perempuan memiliki tingkat kredit bermasalah yang sangat rendah dibanding kreditur laki-laki," kata Suryani. (Baca juga: BII Gelontorkan Kredit Koperasi)

Sayang, perempuan terbentur sikap pasrah yang terbentuk dalam kultur. Selain itu, pelaku usaha kecil-menengah yang didominasi kaum Hawa juga terhalang sikap pasangan yang tak siap mental apabila penghasilan istrinya lebih besar. Akibatnya, hanya sedikit perempuan yang berkeinginan mengembangkan potensi usaha mereka. "Padahal perempuan hanya menikmati tak lebih dari 5 persen APBD maupun APBN," tutur Suryani.

Menjelang era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, ekonomi berbasis budaya dan ekonomi kreatif menjadi tombak penting perekonomian. Keduanya hal itu didominasi oleh kaum perempuan. Komisaris independen dari PT Tokio Marine itu membagikan tip agar perempuan tak ragu terjun ke dunia wiraswasta dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. "Do it, then you get duit. Dijalani dulu, belajar, sambil meminimalkan risiko."

Analisis 

Koperasi berlandaskan Al-Quran , pancasila, UUD 45, dan juga kekeluargaan. Ini menunjukan koperasi syariah sudah sangat baik karena menerapkan asas yang cocok untuk rakyat indonesia. Dengan tujuan yang mulia dan membantu sesama pasti koperasi syariah.

Dijalankan sesuai fatwa namun juga tidak bertentangan dengan UUD 45. Berarti jika salah satu bertentangan maka tidak dilaksanakan.

Ya sebaiknya masyarakat didorong untuk bergabung dengan koperasi syariah kalau bisa diapaksa karena dapat membantu sesama dan meningkatkan perekonomian.

Dikatakan bahwa perempuan masih takut untuk mengembangkan keuangan syariah karena alasan alasan yang ada. Sebaiknya ikut saja tidak usah takut dengan pasangan. Karena dapat menguntungkan dan juga ini berdasar al-quran pasti baik untuk kehidupan.

Koperasi syariah memang masih asing namun ebaiknya pemerintah menyuluhkan tentang koperasi syariah dan mendorong juga mengembangkan koperasi ini.